DWP Sulut Diminta Jaga Integritas dan Hindari Flexing di Media Sosial

MANADO - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menegaskan Dharma Wanita Persatuan (DWP) memiliki posisi penting sebagai penopang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Tahlis saat menghadiri Sosialisasi Etika dan Tanggung Jawab dalam Organisasi Dharma Wanita Persatuan di Manado, Selasa.

"Budaya DWP berakar pada Panca Dharma Wanita yang mencerminkan lima peran utama perempuan," kata Tahlis.

Ia menjelaskan lima peran tersebut meliputi pendamping suami, pengelola rumah tangga, pendidik anak dan penerus keturunan, pencari nafkah tambahan, serta warga negara yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Tahlis, peran DWP tidak hanya terbatas dalam organisasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas kerja ASN melalui terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan penuh integritas.

“DWP memiliki tanggung jawab besar menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, stabil, dan penuh integritas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan dan profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DWP Sulawesi Utara, Resky Amalia Gallang, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif seluruh anggota DWP di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.

Dalam kegiatan sosialisasi kerja sama antara DWP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Utara, Resky menilai organisasi perempuan tetap harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi program pemerintah daerah.

“DWP harus memanfaatkan setiap kegiatan secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pelayanan terbaik kepada suami sebagai ASN,” katanya.

Ia menyebut anggota DWP memiliki tanggung jawab ganda, yakni sebagai pendamping ASN sekaligus representasi organisasi publik yang mencerminkan citra pemerintah daerah di tengah masyarakat.

Karena itu, Resky menekankan pentingnya etika dalam kehidupan organisasi, termasuk menjaga nama baik suami, instansi, dan organisasi. Ia juga mengingatkan anggota DWP agar tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial.

Selain itu, anggota DWP diminta untuk saling menghormati antaranggota serta menggunakan media sosial secara bijak agar tidak memunculkan polemik di ruang publik.

Resky menambahkan integritas menjadi landasan utama perilaku anggota DWP. Nilai tersebut diwujudkan melalui sikap jujur, transparan dalam pengelolaan program dan keuangan organisasi, tidak memanfaatkan jabatan suami untuk kepentingan pribadi, serta konsisten menjalankan aturan organisasi.

Sumber: