Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat secara signifikan menurunkan harga rumah untuk MBR, menjadikannya jauh lebih terjangkau.
Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mempermudah akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Program 3 Juta Rumah memiliki pendekatan yang komprehensif dengan target pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
“Program ini akan membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di pesisir,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Albert Tarigan kepada Disway pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Strategi ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup berbagai skema untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Beberapa di antaranya adalah:
- Pembangunan rumah susun dan rumah khusus.
- Pemberian subsidi KPR rakyat (FLPP).
- Bantuan renovasi melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
- Renovasi kawasan kumuh yang didukung dengan relokasi dan penguatan rusun yang sudah ada.
Dengan cara ini, lanjut Albert, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memberdayakan ekonomi lokal, dan mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa dan pesisir.
Pengawasan yang Terintegrasi
Keberlanjutan program ini didukung skema pembiayaan yang melibatkan berbagai sumber daya.
Proyek ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembiayaannya tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tetapi juga melibatkan Dana Desa, Corporate Social Responsibility (CSR), kontribusi pengembang, dan swadaya masyarakat.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah membentuk BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Rumah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan).
Lembaga ini bertugas mengawasi jalannya program dan menampung keluhan dari masyarakat.
Seperti yang disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, tujuan program ini lebih dari sekadar menyediakan rumah.
Ia ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa. Tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan yang lebih baik.
Membangun Masa Depan
Selain mengatasi defisit perumahan, program ini juga dirancang untuk mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Pemerintah akan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah dan menata zonasi agar posisi rumah tidak semakin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.
Pembangunan hunian ini juga akan diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih. Hal ini memastikan bahwa rumah yang dibangun tidak hanya layak huni dari segi fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Dengan program ini, pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.