Larangan Media Sosial untuk Remaja di Australia Picu Gugatan Hukum

sulut.disway.id - Rencana pemerintah Australia untuk melarang penggunaan media sosial bagi remaja di bawah usia 16 tahun semakin memicu perdebatan setelah dua pelajar, Noah Jones dan Macy Newland, resmi mengajukan gugatan. Gugatan tersebut diajukan melalui Digital Freedom Project (DFP), sebuah organisasi yang dipimpin oleh anggota parlemen New South Wales, John Ruddick.

Dalam wawancara dengan BBC Radio 4, Noah Jones menyatakan bahwa keberadaan konten berbahaya di internet memang nyata, namun menurutnya larangan menyeluruh bukan solusi yang tepat. Ia berpendapat bahwa perusahaan teknologi justru harus memanfaatkan sumber daya mereka untuk menghapus predator dan konten merugikan, bukan hanya fokus menghindari denda atau tekanan pemerintah.

Sementara itu, Macy Newland, yang juga menjadi penggugat, mengakui bahwa media sosial dan gim memiliki dampak negatif seperti kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Namun, Macy menilai platform digital juga membawa manfaat besar, mulai dari komunikasi, sarana belajar, hingga ruang inklusi bagi remaja. Menurutnya, internet kini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan generasi muda dan bukan lagi sekadar hiburan.

Macy menambahkan bahwa pendekatan yang lebih efektif seharusnya berupa edukasi mengenai risiko dunia digital, peningkatan verifikasi usia, serta panduan penggunaan yang sehat. Ia menolak anggapan bahwa pemblokiran total dapat menyelesaikan masalah, dan menilai kebijakan tersebut justru bisa membatasi hak anak dalam memperoleh informasi.

Kedua remaja tersebut juga menyoroti dampak kebijakan terhadap akses informasi publik. Macy menegaskan bahwa proses demokrasi tidak dimulai setelah seseorang berusia 16 tahun, melainkan sejak individu mulai mencari, memahami, dan terlibat dalam isu yang memengaruhi masyarakat.

Setelah gugatan mereka menjadi sorotan media, Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah posisi. Ia menyatakan pemerintah akan bertindak tegas demi keamanan anak dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan publik, protes, ataupun jalur hukum.

Sebuah survei menunjukkan mayoritas orang dewasa Australia mendukung rencana ini karena meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan anak di ruang digital. Namun, sebagian pakar kesehatan mental memperingatkan bahwa pembatasan ekstrem justru berisiko menimbulkan isolasi sosial. Mereka juga khawatir remaja akan mencari celah menggunakan platform gelap atau sistem komunikasi yang sulit dipantau.

 

Perdebatan mengenai kebijakan ini masih berjalan dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemerintah, perusahaan teknologi, pakar pendidikan, orang tua, dan remaja kini berada pada posisi yang berbeda mengenai bagaimana ruang digital sebaiknya diatur demi masa depan generasi muda Australia.

Sumber: