Ia menambahkan, sekolah ini membantu menghapus stigma sosial dan membangun keterampilan sosial yang sehat. Pendidikan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga kesejahteraan mental anak.
Dalam aspek digital, Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas kesenjangan akses teknologi. Bersama Komdigi, program ini menghadirkan ekosistem belajar digital.
Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Kemensos, mengatakan pembelajaran terintegrasi dalam sistem LCMS dengan akses internet cepat sebagai fondasinya.
"Kemensos menargetkan setiap lokasi Sekolah Rakyat memiliki koneksi minimal 100 Mbps. Bahkan mencapai 200 Mbps di titik dengan aktivitas digital yang lebih tinggi," kata Andy.
Andy menegaskan konektivitas ini bukan sekadar internet, tetapi alat untuk menjembatani inklusi digital.
"Koneksivitas di titik lokasi Sekolah Rakyat ini tidak hanya menghadirkan internet untuk pembelajaran. Tetapi juga memastikan siswa dari keluarga miskin bisa mengakses sumber belajar daring, materi global, dan teknologi setara dengan siswa sekolah unggulan di wilayah lain," tegas Andy.
Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, sebanyak 53 sekolah telah siap beroperasi sejak Juli 2025. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah.
"Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program. Bahkan satu sekolah mampu menampung hingga seribu siswa jika didukung lahan yang memadai dari pemerintah daerah," jelas Tomsi.
Program ini membangkitkan semangat gotong royong. Sekolah Rakyat tidak hanya tempat belajar, tetapi pusat kegiatan masyarakat.
Partisipasi aktif orang tua dan tokoh masyarakat menjadi elemen penting dalam kesuksesan program. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sekolah.
Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa cita-cita besar bisa dicapai melalui kolaborasi. Sekolah Rakyat adalah investasi berharga untuk masa depan bangsa.