Kejati Sulut juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
"Kejati Sulut mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi, video, maupun narasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak-pihak yang terkait," ajak Eri.
Kejati Sulut menegaskan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku. Informasi yang berkembang di media sosial tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa adanya bukti dan proses hukum. *