Sulut Sinkronkan Tata Ruang dengan Wilayah Pertahanan, Ini Arahan Wakil Gubernur Mailangkay

sulut.disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang daerah dengan kebutuhan pertahanan nasional.

Langkah ini diwujudkan melalui sinkronisasi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) dengan Rencana tata ruang Daerah (RTRD), sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah yang berorientasi pada keamanan dan kedaulatan negara.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, menyampaikan secara langsung pentingnya langkah ini dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi RWP dan RRWP yang digelar pada Rabu, 11 Juni 2025.

Dalam pernyataannya, Mailangkay menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama dalam membangun tata ruang yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika pembangunan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pertahanan nasional.

"Rakor ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun tata ruang yang responsif terhadap kebutuhan pertahanan nasional," ujar Wakil Gubernur Mailangkay.

Posisi Strategis Sulut Jadi Perhatian Khusus

VM saat Rapat Koordinasi Sinkronisasi RWP dan RRWP, Image: @pemprovsulut . Instagram

Peran Geografis dalam Pertahanan Nasional

Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa Sulawesi Utara memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, Filipina. Hal ini menjadikan aspek pertahanan sebagai elemen vital dalam perencanaan tata ruang provinsi ke depan.

Revisi RTRW 2025–2044

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut 2025–2044 menjadi instrumen utama yang saat ini tengah difinalisasi. Revisi ini bertujuan mengakomodasi sejumlah kebijakan penting, termasuk penetapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), integrasi kawasan pertahanan, dan penyusunan rumusan khusus untuk fasilitas pertahanan berskala kecil.

Permukiman Perbatasan Didorong Jadi Titik Pertahanan

Pemerintah Provinsi juga mengusulkan pengembangan sistem permukiman di kawasan perbatasan untuk difungsikan sebagai pusat pertahanan. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar, tetapi juga memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek pertahanan, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Mailangkay menegaskan bahwa hasil dari rapat koordinasi ini harus bersifat konkret dan dijadikan acuan strategis dalam menyusun perencanaan wilayah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga implementatif dan berkelanjutan.

Komitmen Sulut dalam Pembangunan Pertahanan Terintegrasi

Sinkronisasi antara RWP, RRWP, dan RTRD merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjamin keterpaduan antara aspek pertahanan dan tata ruang wilayah. Di tingkat daerah, hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulut dalam menjalankan amanat pembangunan nasional yang memperhitungkan ancaman dan peluang di wilayah perbatasan.

 

Dengan terus mendorong koordinasi lintas sektor dan memperkuat landasan hukum dalam revisi RTRW, Sulut menargetkan sistem tata ruang yang adaptif, tangguh, dan mendukung pertahanan negara secara holistik.

Sumber: