Imigrasi Sulut Deklarasikan Komitmen Birokrasi Bersih dan Pelayanan Profesional

DISWAY.ID, Manado – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tekad tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani, sebagai bagian dari upaya pembenahan internal lembaga.

“Pondasi utama adalah pimpinan yang memiliki pribadi berintegritas, profesionalisme serta keteladanan,” kata Ramdhani di Manado, Sabtu.

Menurutnya, pencanangan zona integritas bukan sekadar agenda formal atau pemenuhan administrasi belaka. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bentuk pernyataan sikap dan komitmen moral institusi kepada masyarakat bahwa jajaran Imigrasi Sulawesi Utara siap melakukan perubahan nyata.

“Zona Integritas adalah janji kami kepada masyarakat untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, menolak segala bentuk korupsi, dan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, serta akuntabel,” tegasnya.

Ramdhani menjelaskan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Karena itu, komitmen yang telah dicanangkan harus dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran, hingga ke tingkat pelaksana, tanpa pengecualian.

Penandatanganan pakta integritas menjadi simbol penegasan sikap terhadap berbagai praktik penyimpangan, mulai dari korupsi, pungutan liar, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan kesiapan aparatur untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

“Hal ini sekaligus pernyataan kesiapan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik serta menerima sanksi apabila melanggar komitmen yang telah diikrarkan,” katanya menambahkan.

Melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut berharap nilai-nilai integritas dapat tumbuh menjadi budaya kerja yang berkelanjutan di seluruh satuan kerja.

 

“Ini tidak semata untuk meraih predikat WBK/WBBM, tetapi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan birokrasi Imigrasi yang benar-benar bersih, profesional, dan melayani,” ujarnya. *

Sumber: