BPS Manfaatkan AI untuk Percepat Pengolahan Data Sensus Ekonomi 2026

MANADO - Badan Pusat Statistik (BPS) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna mempercepat pengolahan data sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan yang tengah berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan, penerapan AI menjadi solusi untuk menghadapi kompleksitas sensus yang mencakup wilayah sangat luas dan jutaan pelaku usaha. Menurutnya, teknologi tersebut mampu mempercepat proses pengolahan data sekaligus meningkatkan kualitas hasil pendataan.

“Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, mulai dari wilayah sensus hingga menyangkut jutaan pelaku usaha, sehingga penggunaan AI sangat membantu dalam pemrosesan data agar lebih cepat dan akurat, yang biasanya memakan waktu cukup lama. AI juga dapat membantu secara signifikan akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi dan kesalahan input,” kata Sonny dalam sambutannya pada pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Selasa 30 Juni 2026.

Meski mengandalkan AI dalam proses pengolahan data, Sonny menegaskan keamanan dan kerahasiaan informasi responden tetap menjadi prioritas. Ia memastikan seluruh data yang masuk akan melalui proses verifikasi berlapis oleh pegawai organik BPS.

Selain itu, sistem penyimpanan data juga dinilai aman karena menggunakan jaringan dan server yang dimiliki sendiri oleh BPS. Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Sonny mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap satu dekade sekali. Kegiatan tersebut telah rutin digelar sejak 1986 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ia mengibaratkan sensus ekonomi sebagai pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah maupun nasional.

"Sensus ekonomi ibarat melakukan 'medical check-up'.' Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita. Dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak," ujarnya.

Sonny kembali menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Data tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik, sementara hasil yang dipublikasikan merupakan data agregat yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai daerah.

Pada kesempatan yang sama, ia turut mengapresiasi perkembangan ekonomi Sulawesi Utara yang dinilai memiliki potensi besar, baik dari sektor kelautan maupun daratan.

"Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen," katanya menambahkan.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 5,66 persen. Provinsi tersebut juga menjadi yang terbaik di kawasan Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan serta percepatan penurunan stunting berdasarkan data statistik, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting bagi pemerintah daerah sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Karena itu, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh agar seluruh tahapan sensus dapat berjalan tanpa hambatan.

Sumber: