MANADO – Guru Besar Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof Joy Tulung meminta pemerintah dan pelaku ekonomi tidak berlebihan menyikapi aksi massa yang berlangsung di Jakarta pada 27 Agustus 2026.
Menurut Joy, kondisi perekonomian lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat serta sejauh mana situasi keamanan dan aktivitas ekonomi tetap terjaga setelah aksi berlangsung.
“Aksi 27 Agustus di Jakarta perlu dilihat secara jernih dan tidak dengan kepanikan,” kata Joy di Manado, Jumat 28 Agustus 2026.
Ia menilai penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari proses demokrasi. Terlebih, massa yang turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan dengan isu yang beragam, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, persoalan harga kebutuhan pokok, ketenagakerjaan, hingga evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah.
Karena tuntutan yang dibawa beragam, Joy mengatakan aksi tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai gerakan dengan satu kepentingan politik yang seragam.
Dari perspektif ekonomi, dampak aksi massa juga tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya demonstrasi. Faktor keamanan, lama aksi, cakupan wilayah terdampak, serta respons pemerintah dan DPR terhadap tuntutan masyarakat turut menentukan dampaknya terhadap perekonomian.
Dalam jangka pendek, aksi massa di tingkat nasional memang dapat membuat pelaku pasar mengambil sikap lebih hati-hati. Investor bisa menunda keputusan sembari menunggu perkembangan, sementara aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi dapat terganggu.
Meski demikian, Joy mengingatkan agar perubahan pasar saham ataupun nilai tukar rupiah tidak langsung dikaitkan dengan aksi massa sebagai satu-satunya penyebab.
Menurutnya, pasar keuangan juga bergerak mengikuti kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari arah dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga global, harga minyak, kondisi geopolitik, hingga fundamental ekonomi Indonesia.
“Jadi, aksi satu hari yang berlangsung tertib tidak serta-merta akan mengguncang pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Risiko Muncul Jika Ketidakpastian Berlarut
Joy menjelaskan, kondisi akan berbeda apabila ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi aksi berkepanjangan dan mulai mengganggu keamanan maupun kegiatan ekonomi.
Situasi seperti itu berpotensi menekan kepercayaan investor. Dunia usaha bisa menunda investasi dan ekspansi, sementara biaya risiko meningkat karena pelaku usaha harus menghadapi ketidakpastian yang lebih besar.
Sebaliknya, aspirasi masyarakat juga dapat menjadi masukan konstruktif jika ditindaklanjuti pemerintah dan DPR melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan.
Joy mencontohkan tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset. Menurut dia, aturan tersebut berpotensi memperkuat pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi apabila disusun dengan kepastian hukum serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak warga.