Program Perumahan Sulut Jangkau 10.800 Rumah Lewat Bedah Rumah

MANADO - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Menurut Yulius, sinergi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program di sektor perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Pembangunan bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan melalui hunian layak, lingkungan sehat dan akses pembiayaan perumahan semakin terbuka," kata Gubernur di Manado, Sabtu.

Salah satu program yang telah berjalan adalah bedah rumah. Hingga 30 September 2026, tercatat sebanyak 10.800 unit rumah masyarakat di Sulawesi Utara telah memperoleh dukungan melalui program tersebut.

Program itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat sehingga menjadi hunian yang lebih layak, sehat, aman dan nyaman untuk ditempati.

Upaya peningkatan kualitas hunian juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas sanitasi. Pemerintah mengalokasikan 81 unit fasilitas sanitasi yang mencakup pembangunan fasilitas baru maupun peningkatan terhadap fasilitas yang telah tersedia.

Selain rumah tapak, pemerintah juga menyiapkan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 44 unit Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) direncanakan dibangun di kawasan Paniki, Manado.

Pemerintah Sulut juga terus mendorong akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dari total alokasi 14.845 unit FLPP, hingga 30 September 2026 telah terealisasi sebanyak 1.757 unit. Nilai pembiayaan yang telah tersalurkan mencapai sekitar Rp216 miliar.

Skema tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau.

Dampak program perumahan juga dirasakan sektor usaha. Hingga periode yang sama, sebanyak 791 debitur Kredit program perumahan (KPP) telah terealisasi.

Pembiayaan tersebut turut menopang kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan, mulai dari toko bangunan, kontraktor hingga pelaku UMKM.

Yulius mengatakan, pembangunan perumahan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Aktivitas di sektor tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha dan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.

Ia menegaskan, koordinasi lintas pihak dalam pembangunan perumahan merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendorong Sulawesi Utara menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan dengan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Sumber: