BPSDM Perhubungan Luncurkan Program Diklat untuk Lulusan SMK Pelayaran Non Approval di Sulawesi Utara

MANADO - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan memperkuat upaya revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) Pelayaran di Provinsi Sulawesi Utara melalui peluncuran program pelatihan bagi lulusan sekolah yang belum berstatus approval.

Kepala BPSDM Perhubungan Suharto mengatakan, program tersebut dijalankan melalui Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDMPL) sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi lulusan sekaligus memperluas peluang kerja di sektor pelayaran.

"Untuk mendukung penguatan tersebut melalui Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDMPL) secara resmi melaksanakan Kick Off Crash Program Diklat Pelaut (DP) IV Pembentukan bagi Lulusan SMK Pelayaran Yang Belum Berstatus Approval (Non Approval)," kata Kepala BPSDM Perhubungan Suharto, di Manado, Rabu 1 Juli 2026. 

Menurut Suharto, program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam membuka kembali akses peningkatan kompetensi bagi lulusan SMK Pelayaran Non Approval agar memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki dunia kerja.

Selain itu, program tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi maritim agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia transportasi yang kompetitif.

Crash Program DP IV Pembentukan yang resmi dimulai pada 1 Juli 2026 di Manado disusun sebagai program transisi (bridging program). Melalui program ini, lulusan SMK Pelayaran yang belum berstatus approval dapat memperoleh pengakuan kompetensi kepelautan melalui pendidikan Diklat Pelaut Tingkat IV tanpa mengurangi standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program ini juga berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mempercepat revitalisasi SMK Pelayaran sehingga semakin banyak sekolah yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh status approval.

“Jadi yang diutamakan tentunya adalah upaya mendorong agar semakin banyak SMK Pelayaran Non Approval berproses menuju Approval, sehingga ketika jumlah SMK Pelayaran yang berstatus Approval sudah semakin banyak Crash Program DP IV Pembentukan sebagai program transisi ini nantinya tidak lagi dibutuhkan,” jelasnya.

Suharto menuturkan bahwa penyelesaian persoalan SMK Pelayaran yang belum berstatus approval melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pembina teknis pendidikan menengah, Dinas Pendidikan Provinsi yang berwenang menerbitkan perizinan, serta Kementerian Perhubungan.

Di lingkungan Kementerian Perhubungan sendiri, terdapat dua unit kerja yang memiliki peran penting, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berwenang dalam standarisasi dan pemberian approval, serta BPSDM Perhubungan melalui PPSDMPL sebagai pembina teknis pendidikan dan pelatihan transportasi laut.

BPSDM Perhubungan memperkirakan kebutuhan terhadap program transisi ini masih cukup besar dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi menunjukkan jumlah lulusan SMK Pelayaran mencapai 5.133 orang pada 2026, meningkat menjadi 6.667 lulusan pada 2027, kemudian 7.441 lulusan pada 2028, 8.305 lulusan pada 2029, dan 9.269 lulusan pada 2030.

Dari total tersebut, sekitar 2.567 lulusan pada 2026 hingga 4.635 lulusan pada 2030 diproyeksikan dapat mengikuti Crash Program DP IV sebagai bagian dari kebijakan transisi pemerintah untuk memperluas akses peningkatan kompetensi sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas di sektor pelayaran.

Sumber: