Siap-siap, London akan Kenakan Pajak Turis
Pajak Turis London, Image: Liushuquan / Pixabay--
sulut.disway.id - Pajak turis London menjadi sorotan setelah walikota London, Sir Sadiq Khan, mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan mengenakan pajak bagi wisatawan yang menginap. Inisiatif ini muncul bersamaan dengan pembahasan English Devolution and Community Empowerment Bill di Parlemen. Jika disetujui, London akan menyusul jejak kota-kota besar dunia seperti New York, Tokyo, dan Paris yang telah lebih dulu mengenakan pajak turis.
Sejak 2024, London mencatat sekitar 89 juta malam inap wisatawan. Para ahli memperkirakan penerapan pajak ini bisa menambah pendapatan pemerintah lokal hingga £240 juta per tahun. Saat ini, Inggris menjadi satu-satunya negara G7 yang mencegah walikota dan otoritas lokal mengenakan pajak turis, sementara Skotlandia dan Wales sudah memperbolehkan otoritas lokal memungut pajak penginapan.
Bagaimana Pajak Turis Akan Diterapkan di London?
Centre for Cities mencatat ada tiga model pajak turis di kota-kota G7: persentase dari biaya menginap, tarif flat per malam, atau berdasarkan rating hotel. London kemungkinan akan memilih skema persentase atau tarif flat karena Inggris tidak memiliki sistem bintang hotel resmi seperti di Prancis atau Italia.
Sebagai contoh, New York City mengenakan pajak persentase yang rata-rata menghasilkan £14,86 per malam per wisatawan, sementara Tokyo memakai tarif flat yang lebih rendah. GLA memperkirakan pajak turis London sebesar £1 per malam dapat menambah £91 juta, dan tarif 5% bisa menghasilkan tambahan £240 juta. Laporan ini menunjukkan bahwa wisatawan kurang sensitif terhadap pajak di kota populer, sehingga penerapan pajak diperkirakan tidak signifikan menurunkan jumlah pengunjung.
Manfaat Pajak Turis bagi Ekonomi London
Penerapan pajak turis London diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur. Walikota dapat menyesuaikan tarif sesuai pola kunjungan wisatawan. Misalnya, Toronto menaikkan tarif saat Piala Dunia untuk mengoptimalkan pendapatan. Centre for Cities menilai sistem pajak fleksibel ini dapat memperkuat ekonomi lokal tanpa menurunkan jumlah wisatawan.
Dewan Westminster mendukung pajak turis karena populasi malam hari lebih sedikit daripada populasi siang hari, sehingga pajak ini membantu menyeimbangkan biaya yang ditanggung warga lokal. Selain Westminster, Southwark dan Brent juga menyatakan dukungan terhadap rencana ini.
Tanggapan Sektor Perhotelan
Sektor hospitality Inggris menolak rencana ini. Kate Nicholls, ketua UK Hospitality, menyebut pajak ini mengejutkan dan membebani wisatawan, khususnya keluarga Inggris yang melakukan liburan singkat. Ia menekankan pajak tambahan berpotensi menurunkan jumlah pengunjung serta memengaruhi lapangan pekerjaan dan investasi di sektor perhotelan.
Meski demikian, kantor walikota menegaskan akan mendukung pajak turis yang moderat. Dengan tarif sebanding kota internasional lain, pajak ini diyakini dapat membantu pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat reputasi London sebagai tujuan wisata dan bisnis global.
Langkah Berikutnya
Pemerintah pusat belum mengambil keputusan resmi. Chancellor Rachel Reeves diperkirakan akan mengumumkan keputusan dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa dewan lokal, termasuk Richmond, meninjau model Accommodation Business Improvement District (ABID) yang memungkinkan pemungutan pajak turis secara lokal. Jika pajak turis London diterapkan, kemungkinan skema lokal yang ada akan dihentikan.
Dengan potensi pendapatan besar dan fleksibilitas pengelolaan, pajak turis London dapat menjadi langkah awal devolusi fiskal yang lebih luas. Selain itu, pajak ini berpotensi menambah pendapatan pemerintah lokal dan memperkuat posisi London sebagai kota global yang efisien dan ramah wisatawan.
Referensi:
BBC London, “Tourist tax considered for London overnight stays”
Centre for Cities, “Tourist levies in global cities”
The Guardian, “London mayor welcomes potential tourist levy powers”
UK Hospitality, “Hospitality industry response to tourist tax”
Ministry of Housing, Communities and Local Government UK
Sumber: