YSK Pastikan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025 Adil dan Terbuka

YSK Pastikan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025 Adil dan Terbuka

saksikan penetapan peserta PPAN Sulut 2025, Image: @yuliusselvanusofficial / Instagram--

sulut.disway.id - Semangat pemuda Sulawesi Utara untuk tampil di kancah internasional kembali dibuktikan melalui ajang Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2025.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), secara langsung menyaksikan penetapan peserta terpilih yang akan mewakili Provinsi Sulut.

Di sela kesibukannya, purnawirawan TNI-AD itu meluangkan waktu untuk hadir langsung dalam proses seleksi dan penetapan tersebut.

Hadiri penetapan PPAN di tengah jadwal padat

Penetapan peserta PPAN 2025 Provinsi Sulawesi Utara berlangsung di Ruang Tamu Kantor Gubernur Sulut pada Kamis, 22 Mei 2025.

Di momen tersebut, Gubernur YSK tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga memantau langsung proses seleksi peserta.

"Tepatnya sore hari ini (22 Mei 2025), di sela-sela kesibukan kerja saya menyempatkan waktu untuk menyeleksi para pemuda PPAN dan sekaligus menyaksikan Penetapan Pertukaran Pemuda Antar Negara Provinsi Sulut," ujarnya.

Kehadiran pemimpin daerah dalam proses seleksi ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pemberdayaan generasi muda, khususnya yang akan menjadi duta bangsa dalam program Pertukaran Pemuda antar negara.

Seleksi jujur, adil, dan terbuka

Dalam sambutannya, Gubernur YSK menegaskan bahwa proses seleksi PPAN dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Hal ini menjadi komitmen bersama agar para peserta yang terpilih benar-benar layak dan memiliki kapasitas untuk membawa nama baik daerah dan negara.

"Untuk itu dalam kesempatan ini kita boleh bangga, seleksi ini jujur, adil, terbuka untuk kita semua dan saya yakin dan percaya yang terpilih ini akan mewakili Sulawesi Utara terutama Indonesia dan dapat membawa hasil yang terbaik," tambahnya.

 

Seleksi ini menjadi simbol semangat meritokrasi yang dipegang teguh oleh pemerintah provinsi, di mana prestasi dan kemampuan menjadi tolok ukur utama.

Sumber: