Digitalisasi dan Transparansi Keuangan Jadi Fokus YSK dalam LKPJ 2025

sulut.disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan adaptif terhadap teknologi. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), dalam rapat paripurna ke-4 DPRD Provinsi Sulut yang digelar awal pekan ini.

Dengan menggandeng Wakil Gubernur Victor Mailangkay, YSK hadir menyampaikan respon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025, dan memaparkan arah kebijakan strategis Pemprov ke depan.

Transparansi dan Efektivitas Keuangan Jadi Sorotan

Dalam pidatonya, Gubernur YSK secara tegas menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan terus diarahkan pada prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah Provinsi tidak hanya berkomitmen dalam hal pelaporan, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap anggaran membawa dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan arah barunya dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih modern, transparan, dan kolaboratif. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Provinsi Sulut yang digelar pada Senin, 19 Mei 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi.

Didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay, YSK menyampaikan sikap resmi pemerintah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya memperkuat hubungan pusat dan daerah dalam menjalankan agenda strategis nasional.

Dalam pidatonya, YSK menyatakan, “Saya beserta Pemerintah Provinsi menyatakan komitmennya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, khususnya dalam implementasi kebijakan strategis seperti PPS dan pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal.”

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspek keuangan daerah menjadi fokus utama, terutama dalam hal transparansi dan efisiensi. Upaya ini didukung dengan pendekatan digitalisasi yang terukur dan berkelanjutan.

“Transparansi dan efektivitas keuangan daerah menjadi fokus, didukung dengan pemanfaatan teknologi digital dan evalusai anggaran yang berkelanjutan. Kemitraan dengan BUMD, termasuk PT. Bank SulutGo, juga akan ditingkatkan demi penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Selain aspek anggaran, YSK turut menyoroti posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa Pemprov akan mendorong BUMD untuk bergerak lebih cepat dan terarah melalui integrasi perencanaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

Komitmen Pemprov Sulut terhadap BUMD, lanjut YSK, adalah percepatan implementasi kebijakan, integrasi perencanaan ke dalam aksi nyata, evaluasi dampak program secara berkala, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas SDM.

YSK juga memberikan apresiasi terhadap kerja sama lintas sektor yang telah terjalin selama ini, termasuk kontribusi instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut dalam membantu penyusunan kebijakan daerah.

“Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak, terutama BPN Sulut, atas kontribusi dalam penyusunan kebijakan daerah. Semangat gotong royong ini jadi bekal menuju sulut yang lebih maju dan sejahtera,” ucap YSK.

Rapat tersebut tidak hanya menjadi wadah penyampaian rekomendasi, tetapi juga menandai dimulainya proses pembahasan anggaran untuk pemberdayaan pemuda. DPRD melalui fraksi-fraksi politik telah menugaskan anggota untuk merumuskan kebijakan yang mendukung generasi muda Sulut.

 

“Mari bersama-sama kita bergerak menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” ajaknya menutup pidato.

Sumber: