PRESIDEN Prabowo Subianto, menetapkan 8 program prioritas nasional untuk tahun 2026. Sektor pendidikan menjadi fokus utama yang mendapatkan porsi anggaran terbesar.
Pemerintah mengalokasikan dana mencapai Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ini menjadi angka tertinggi dalam sejarah bangsa ini.
“Pemerintah berkomitmen penuh memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20% APBN, sekitar Rp757,8 triliun, untuk bidang pendidikan. Ini merupakan komitmen terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.
Langkah ini dinilai sebagai gebrakan strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, khususnya menghadapi tantangan global di bidang sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Rincian Anggaran Pendidikan
Anggaran sebesar itu tentu memiliki penjabaran yang jelas dan terperinci. Pemerintah akan mendistribusikan dana tersebut ke dalam beberapa program utama.
“Dana sebesar Rp150,1 triliun dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Termasuk revitalisasi dan renovasi ribuan sekolah dan kampus di seluruh Indonesia,” papar Prabowo.
Prabowo menekankan pemerintah mengoptimalkan 20 persen dari APBN untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI).
“Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan—mencetak talenta-talenta hebat,” tegas Prabowo.
Selain untuk infrastruktur, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi prioritas. Sebanyak Rp178,7 triliun dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan program penguatan kompetensi bagi guru dan dosen.
Program beasiswa juga diperluas, mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Komisi X DPR RI Sambut Baik
Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, menyambut baik komitmen pemerintah ini. Namun, mereka juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana rakyat tersebut tepat sasaran dan bebas dari kebocoran.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini dengan meminta kementerian terkait berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.
“Kami mendorong adanya kanal aduan publik yang terbuka, sehingga masyarakat dapat langsung melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan,” ungkap Hetifah kepada Disway pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Daerah 3T dan Marginal Tidak Terlupakan
Sebuah tantangan besar adalah memastikan program ini tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga merata hingga ke daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Komisi X DPR RI telah menyusun sejumlah strategi untuk mengatasi hal ini.
Strategi Pengawasan
Pertama, dengan memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terupdate dan terintegrasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial.
Kedua, dengan menyusun skema khusus dan alokasi tambahan untuk daerah 3T dan marginal.
“Kami juga membuka ruang aspirasi bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk melaporkan kondisi sekolah mereka. Laporan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dengan kementerian,” papar Hetifah.
Hetifah menambahkan dalam menjalankan fungsi pengawasannya ini, pihaknya meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Dukungan Dunia Akademik
Komitmen pemerintah ini mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi.
Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Fasli Jalal, menilai anggaran pendidikan Rp757,8 triliun bukan sekadar angka, tetapi sebuah pesan politik yang kuat tentang prioritas nasional.
“Selama ini, kita sering bicara soal bonus demografi. Namun, tanpa kualitas pendidikan yang mumpuni, bonus ini justru bisa jadi bencana. Alokasi anggaran besar ini adalah momentum emas untuk menyiapkan generasi emas 2045,” ungkap Fasli.
Fokus pada Kualitas, Bukan Hanya Kuantitas
Fasli juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas pembangunan, tetapi juga kualitas.
“Sekolah boleh bagus, gedungnya megah. Namun, jika guru tidak berkualitas dan kurikulumnya tidak relevan dengan tantangan zaman, maka hasilnya tetap minim. Fokus harus pada kualitas SDM,” tambahnya.
Peran Teknologi dalam Pendidikan
Era digital menuntut adaptasi cepat. Pemerintah menyadari hal ini dengan memasukkan digitalisasi pendidikan sebagai salah satu agenda utama.
“Sebesar Rp32,5 triliun dialokasikan untuk pengembangan platform digital, termasuk e-learning, perpustakaan digital, dan pelatihan guru dalam penggunaan teknologi,” kata Prabowo.
Integrasi AI dalam Kurikulum
Selain itu, pemerintah mulai merancang kurikulum yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dalam mata pelajaran sekolah menengah dan perguruan tinggi.
“Anak-anak kita tidak boleh hanya jadi pengguna. Mereka harus jadi pencipta teknologi. Itu hanya bisa dicapai jika sejak dini mereka diperkenalkan dengan AI, coding, dan logika komputasi,” tegas Prabowo.
Tantangan Implementasi
Namun, mengelola anggaran sebesar Rp757,8 triliun bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang menanti, mulai dari birokrasi berbelit hingga potensi korupsi.
Pengawasan Berlapis
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis.
“Semua alokasi akan berbasis data dan output. Tidak ada lagi ruang untuk program fiktif. Kementerian Keuangan, BPK, KPK, hingga masyarakat melalui kanal aduan akan dilibatkan,” jelas Sri Mulyani.
Potensi Hambatan di Daerah
Meski begitu, implementasi di lapangan tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak sedikit sekolah di daerah yang masih terkendala jaringan internet, minimnya guru berkualitas, serta manajemen pendidikan yang belum transparan.
“Ini yang harus kita kawal bersama. Anggaran besar bukan jaminan otomatis pendidikan akan membaik jika tata kelolanya masih buruk,” kata Hetifah.
Harapan Generasi Muda
Bagi para pelajar, kabar ini memberi semangat baru. Sejumlah siswa di Jakarta mengungkapkan harapan mereka terhadap alokasi anggaran jumbo tersebut.
“Saya berharap sekolah saya punya laboratorium komputer yang layak. Selama ini, kami belajar IT hanya dari buku, bukan praktik langsung,” ujar Nabila, siswi SMA di Jakarta Timur.
Beasiswa Lebih Luas
Sementara itu, mahasiswa berharap program beasiswa benar-benar diperluas, terutama untuk mereka yang berprestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin KIP Kuliah tidak hanya untuk jumlah terbatas. Banyak teman kami cerdas, tapi tidak bisa lanjut kuliah karena kendala biaya,” kata Andi, mahasiswa semester dua di Makassar.
Catatan Akhir
Komitmen Rp757,8 triliun untuk pendidikan adalah tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh transparansi, pengawasan, dan keberanian pemerintah melakukan reformasi di sektor pendidikan.
Jika dijalankan dengan baik, Indonesia berpeluang besar mencetak generasi emas yang siap bersaing di panggung global.
“Tidak ada investasi yang lebih penting daripada investasi pada otak dan masa depan anak bangsa,” tutup Prabowo dalam pidatonya.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di https://disway.id/read/894669/rp7578-triliun-untuk-pendidikan