JAKARTA – Pengamanan dan pengawalan terhadap Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya mengalami perubahan menyusul berakhirnya masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan, tugas pengamanan yang sebelumnya ditangani Grup B kini dialihkan kepada Grup D Paspampres.
Peralihan tersebut dilakukan setelah keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden berlaku efektif.
"Dengan demikian, terhitung sejak keputusan pemberhentian Bapak Gibran Rakabuming Raka berlaku secara efektif maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beliau beserta istri, beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres, dengan fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden RI," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Edwin menjelaskan, mekanisme pengamanan terhadap Gibran tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
Aturan tersebut menjadi landasan pembagian tugas Paspampres dalam memberikan perlindungan kepada presiden dan wakil presiden yang masih menjabat, maupun mantan kepala negara dan wakil kepala negara beserta keluarganya.
Edwin memastikan proses serah terima tanggung jawab pengamanan dari Grup B kepada Grup D telah dilaksanakan.
Sementara itu, terkait kemungkinan adanya perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, ia menyebut keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggota.
"Mengenai perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, tentunya hal tersebut sifatnya merupakan opsional tergantung kebutuhan organisasi dihadapkan pada komposisi personel yang ada," ucapnya.
Di sisi lain, posisi Wakil Presiden RI saat ini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka dinyatakan berhenti dari jabatannya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tersebut.
Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat MPR diterima untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden sebagai bagian dari proses pengisian jabatan tersebut.