MANADO - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) mendorong penguatan pengelolaan data kependudukan yang akurat, terpadu, dan mudah diakses hingga tingkat desa dan kelurahan. Ketersediaan data tersebut dinilai penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Deputi Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, saat mengunjungi Kampung Keluarga Berkualitas Kawangunan, Kelurahan Pangolombian, Kota Tomohon, Jumat 16 Oktober 2026.
"Ketersediaan data yang lengkap dan relevan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi wilayah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat," kata Deputi Bonivasius.
Menurut dia, data yang akurat dan mudah diakses menjadi salah satu landasan dalam menyusun program pembangunan kependudukan yang sesuai dengan karakteristik setiap daerah.
BKKBN Dorong Digitalisasi Data
Dalam kunjungan tersebut, Bonivasius juga mendorong penerapan digitalisasi dalam pengelolaan data kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas. Langkah ini diharapkan membuat informasi kependudukan lebih terorganisasi dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Digitalisasi data menjadi hal yang perlu didorong agar informasi kependudukan dapat dikelola secara lebih sistematis, diperbarui secara berkala, dan dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan," katanya.
Ia menjelaskan, digitalisasi sejalan dengan upaya memperkuat peran Kampung Keluarga Berkualitas sebagai pusat integrasi program pembangunan keluarga dan kependudukan. Upaya tersebut juga mendukung implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
"Melalui pengelolaan data yang semakin baik dan kolaborasi lintas sektor, Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan potensi bonus demografi bagi kesejahteraan masyarakat," katanya menambahkan.
Data Kependudukan Jadi Dasar Perencanaan
Saat meninjau Kampung Keluarga Berkualitas Kawangunan, Bonivasius melihat data kependudukan yang mencakup berbagai indikator utama pembangunan di tingkat kelurahan.
Data tersebut dikumpulkan dari sejumlah sumber, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, serta instansi terkait lainnya.
Ketersediaan informasi dari berbagai sumber diharapkan membantu pemerintah memahami kondisi wilayah secara lebih menyeluruh, memetakan kebutuhan masyarakat, dan merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dalam kunjungan itu, Bonivasius didampingi Asisten I Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Plt. Kepala Dinas Dukcapil dan KB Denny Mangala, Koordinator Staf Khusus Gubernur Ferdinand EM Mewengkang, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Jeanny Yola Winokan dan undangan lainnya.