sulut.disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama Komisi II DPR RI dan Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin sinergi strategis dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan di Manado menjadi momen penting untuk mengevaluasi dan mendorong pengelolaan lembaga daerah yang lebih profesional dan berdampak bagi perekonomian lokal.
Dalam forum ini, Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya BUMD dan BLUD sebagai motor penggerak pembangunan. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi ujung tombak pelayanan publik seperti air bersih dan kesehatan, tetapi juga punya kontribusi nyata dalam menggerakkan sektor ekonomi daerah.
Tata kelola baik, kunci efisiensi layanan dan ekonomi daerah
Pengawasan terhadap BUMD dan BLUD difokuskan pada prinsip good governance, tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh bertujuan untuk memastikan lembaga-lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsinya secara administratif, tetapi juga memiliki dampak konkret terhadap masyarakat.
Sebagai contoh, BLUD bidang kesehatan seperti rumah sakit daerah perlu menunjukkan kinerja efisien dan layanan berkualitas. Sementara itu, BUMD seperti PDAM harus dikelola secara profesional agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara berkelanjutan.
Komisi II DPR RI juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, BUMD dan BLUD didorong untuk kreatif dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan aset, tanpa mengabaikan akuntabilitas.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah
Langkah pengawasan ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Komisi II DPR RI dan Dirjen Kemendagri hadir tidak sekadar memberi penilaian, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan BUMD dan BLUD.
Pemprov Sulut melalui Gubernur Yulius Selvanu Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay menunjukkan komitmen penuh dalam menjadikan pengawasan ini sebagai langkah evaluatif yang membangun.
Mereka membuka ruang untuk dialog dan perbaikan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem pengelolaan, serta sinkronisasi regulasi pusat dan daerah.
BUMD dan BLUD Sulut dalam sorotan
Sulawesi Utara memiliki sejumlah BUMD dan BLUD yang bergerak di sektor-sektor krusial seperti pelayanan air bersih, pengelolaan rumah sakit daerah, hingga manajemen aset daerah. Jika dikelola dengan tepat, lembaga ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat layanan publik yang merata hingga pelosok.
Melalui pengawasan terpadu dan kolaboratif, diharapkan terjadi percepatan reformasi kelembagaan di tubuh BUMD dan BLUD. Tidak hanya untuk menyelamatkan lembaga yang stagnan, tetapi juga menjadikan mereka sebagai agen penggerak kemajuan ekonomi Sulut secara berkelanjutan.
Penutup
Sinergi antara DPR RI, Kemendagri, dan Pemprov Sulut mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun tata kelola daerah yang tangguh dan pro-rakyat. Penguatan BUMD dan BLUD bukan sekadar tugas administratif, tetapi bagian dari strategi besar mewujudkan daerah yang mandiri secara ekonomi dan unggul dalam pelayanan publik.