DISWAY.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menguji penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui simulasi kebijakan Work From Home (WFH). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait penyesuaian pola kerja di tengah dinamika global.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa uji coba tersebut masih dalam tahap simulasi dan akan menyesuaikan aturan resmi yang nantinya diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Ia menegaskan, koordinasi internal terus dilakukan agar kebijakan ini berjalan optimal.
"Kami sedang melakukan simulasi tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PANRB sesuai arahan Bapak Presiden. Kita akan menyesuaikan, tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi di bawah koordinasi Pak Sekjen," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 25 Maret 2026.
Dalam skema yang tengah diuji, Kemensos mempertimbangkan penerapan WFH pada hari tertentu, salah satunya hari Jumat. Tujuannya untuk mengukur efektivitas pembagian kerja antara pegawai yang tetap bekerja di kantor (Work From Office/WFO) dan yang bekerja dari rumah.
Meski demikian, Kemensos menegaskan bahwa kualitas layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sistem kerja fleksibel tidak boleh menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial.
"Prioritas kami adalah yang penting layanannya tidak terganggu. Jadi layanan untuk masyarakat tidak terganggu tetapi kita juga bisa berbagi untuk WFO dan WFH-nya," cetusnya.
Di sisi lain, Mensos juga memastikan bahwa operasional program Sekolah Rakyat tidak terdampak oleh kebijakan tersebut. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi siswa yang tinggal di asrama, sehingga proses pembelajaran dinilai lebih efektif dilakukan secara langsung. Para siswa dijadwalkan kembali masuk sekolah pada Senin 29 Maret setelah libur Lebaran Idul Fitri.
Lebih lanjut, Kemensos juga belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem pembelajaran campuran atau hybrid pada program pendidikan tersebut, yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin Desil 1-2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sampai sekarang anak-anak ini kan kebetulan berasrama, jadi ya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada rencana untuk hybrid ya untuk Sekolah Rakyat belum ada," cetusnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026, mendorong langkah efisiensi energi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui opsi kerja dari rumah.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Kebijakan serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara sebagai respons terhadap ketidakpastian global. Thailand, misalnya, mendorong pegawai negeri bekerja dari rumah guna menekan konsumsi energi, termasuk pembatasan penggunaan fasilitas listrik.
Sementara itu, Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik. Adapun Pakistan menyiapkan langkah penghematan energi melalui kombinasi pembelajaran jarak jauh dan penerapan kerja dari rumah bagi pegawai. *