Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan LPG 3 kilogram masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, pengelolaan subsidi menjadi salah satu faktor penting dalam penetapan kuota oleh pemerintah pusat.
Meski demikian, pemerintah provinsi bersama Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan langkah antisipasi guna menghadapi peningkatan konsumsi selama Ramadan.
“Pemerintah provinsi bersama Pertamina sudah melakukan upaya extra dropping dan pengajuan fakultatif sekitar empat persen, mengingat berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya konsumsi LPG selama Ramadan biasanya meningkat sekitar empat persen,” katanya.
Pemerintah daerah juga mengingatkan agar LPG 3 kilogram digunakan sesuai peruntukannya, yakni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro.
Selain itu, sejumlah daerah mulai mengimbau aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dan BUMD agar tidak menggunakan LPG bersubsidi tersebut. *