DISWAY.ID - Pemerintah akan segera membuka ruang dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.
"Kita nanti akan berdialog dengan MUI," kata Prasetyo Hadi.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah sangat menghormati aspirasi yang disampaikan oleh MUI dan meyakini bahwa dialog merupakan sarana penting untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai alasan strategis Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” lanjutnya.
Prasetyo menekankan bahwa partisipasi Indonesia di BoP adalah bagian dari strategi diplomasi untuk menyuarakan pandangan di kancah internasional, terutama mengenai kemerdekaan Palestina.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” tegasnya. Terkait isu iuran anggota, ia menyebut hal itu sebagai bagian dari komitmen keanggotaan. “Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani piagam keanggotaan BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Namun, MUI melalui Wakil Ketua Umum KH M Cholil Nafis meminta Indonesia mundur karena menilai forum yang digagas Donald Trump tersebut tidak wajar karena melibatkan Israel tetapi tidak menyertakan Palestina. MUI juga mengkritisi kewajiban iuran dan menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme serta "perdamaian semu" yang berpotensi melanggengkan pendudukan Israel. *