Sulut, Disway.id - Apakah kekayaan laut Sulawesi Utara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakatnya? Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), mengangkat isu krusial ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR-RI dan Kementerian Dalam Negeri pada 29 April 2025 di Senayan, Jakarta.
Dalam keterangannya, YSK menjelaskan bahwa RDP tersebut membahas beberapa poin penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kemarin pada tanggal 29 April 2025, saya beserta 12 Gubernur lainnya mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II @dpr_ri dan Kementerian Dalam Negeri @kemendagri. Di Senayan Jakarta," ujar YSK.
Ia merinci, “Dalam agenda ini pembahasannya yang pertama saya sampaikan terkait penyelenggara pemerintah daerah, kedua dana transfer pusat ke daerah, ketiga badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, keempat pengelola kepegawaian.”
Namun, sorotan utama datang dari persoalan ketimpangan pemanfaatan potensi kekayaan laut Sulawesi Utara. “Salah satu hal yang disampaikan terkait kondisi kekayaan laut yang tidak dinikmati sepenuhnya warga Sulut. Wilayah laut kami 72,5 persen, sedangkan sisanya adalah darat, namun sayangnya setiap tahun kami hanya menerima pendapatan daerah Rp 680 juta rupiah," ungkap YSK.
Padahal, lanjutnya, potensi laut Sulut begitu kaya. "Potensi laut Sulut meliputi berbagai jenis ikan, udang, teripang, dan rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun sama sekali tidak dinikmati."
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan luas wilayah laut yang mendominasi, sudah sewajarnya bila kontribusi sektor kelautan terhadap pendapatan daerah ditingkatkan secara signifikan.