Bappeda Sulut Ungkap 4 Langkah Strategis Evaluasi SDGs, Ini Rinciannya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara, Elvira Katuuk. -ANTARA/Karel A Polakitan-
MANADO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara (Sulut) menyiapkan empat langkah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk mengatakan, evaluasi tersebut menjadi agenda penting karena pemerintah daerah harus menyelesaikan pelaksanaan RAD-TPB periode 2023-2026 sekaligus mempersiapkan dokumen perencanaan untuk periode berikutnya, yakni 2027-2030.
"Tahun ini merupakan titik krusial. Kita harus menuntaskan evaluasi pelaksanaan RAD-TPB periode 2023-2026 sekaligus menyiapkan pondasi RAD-TPB periode 2027-2030," kata Elvira di Manado, Kamis.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi secara objektif capaian indikator pembangunan Sulawesi Utara selama periode 2023-2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Elvira, pemerintah harus memetakan secara terbuka indikator yang telah melampaui target maupun yang masih belum mencapai sasaran.
"Kita harus jujur memetakan indikator mana yang sudah melampaui target dan mana yang masih tertinggal sepanjang periode 2023-2026. Namun, evaluasi kita tidak boleh berhenti di atas kertas," sebut Elvira.
Ia menegaskan, indikator yang belum tercapai harus ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui akar permasalahannya. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan, menentukan langkah perbaikan, serta memastikan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Langkah kedua adalah menyelaraskan arah kebijakan RAD-TPB periode 2027-2030 dengan kebijakan pembangunan nasional.
Elvira menjelaskan, sesuai arahan Kementerian PPN/Bappenas RI, penyusunan dokumen RAD-TPB berikutnya harus memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Meski demikian, perencanaan tersebut tetap harus realistis, memiliki ukuran capaian yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Sulawesi Utara.
Selanjutnya, langkah ketiga adalah memperkuat disiplin penerapan satu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Elvira menilai kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan evaluasi maupun kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah.
"Tanpa data yang jujur dan terverifikasi, evaluasi kita akan keliru dan kebijakan kita tidak akan tepat sasaran. Jangan sampai kita lebih sibuk memoles angka di dalam laporan daripada memperbaiki kondisi riil masyarakat di lapangan," kata Elvira mengingatkan.
Adapun langkah keempat adalah mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem digital Mapalus SDGs serta memperkuat kolaborasi riset.
Sumber: