Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Calon Pengganti Gibran ke MPR

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Ketentuan mengenai batas waktu tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 11 November. 

Yusril menjelaskan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa langsung dilakukan setelah pengunduran diri Gibran. Ada sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui terlebih dahulu.

Tahap awal berada di tangan MPR. Lembaga tersebut akan menggelar rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Hasil rapat kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo. Melalui surat tersebut, MPR akan memberitahukan adanya kekosongan jabatan sekaligus meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya.

"Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," kata Yusril.

Sebelum surat pemberitahuan dikirimkan kepada Presiden, MPR terlebih dahulu membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan dokumen resmi terkait kekosongan jabatan tersebut.

Yusril menegaskan, penghitungan batas waktu 14 hari bagi Presiden tidak dimulai sejak Gibran menyatakan berhenti, melainkan setelah surat resmi dari MPR diterima Prabowo.

"Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR," ujarnya.

Ia menambahkan, 14 hari merupakan batas waktu maksimal. Artinya, Presiden tidak harus menunggu hingga hari terakhir untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran.

Terkait siapa sosok yang akan diajukan sebagai calon Wakil Presiden, Yusril menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua kandidat yang akan disampaikan kepada MPR. Dalam prosesnya, Prabowo juga dapat melakukan konsultasi dengan partai-partai politik koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.

Namun, pengajuan kandidat tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: