RAPBD Sulut 2027: Pendapatan Diproyeksi Rp3,24 Triliun, Belanja Rp3,04 Triliun

MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dengan mengacu pada kemampuan riil pendapatan daerah serta sejumlah dokumen perencanaan pembangunan.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan menyesuaikan RKPD serta Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam penyampaian dan penjelasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara 2027 pada rapat paripurna DPRD Sulut di Manado, Senin, Gubernur memaparkan rancangan postur pendapatan daerah.

"Postur RAPBD 2027 untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3,24 triliun," kata Gubernur pada paripurna DPRD tentang penyampaian/penjelasan Ranperda Tentang APBD Provinsi Sulut 2027 serta pengambilan keputusan Ranperda tentang RAPBD 2026 di Manado, Senin.

Di sisi belanja, Pemprov Sulut mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,04 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan dirancang mencapai Rp41,23 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp240,62 miliar.

Namun, angka tersebut masih berpotensi berubah karena pemerintah pusat belum menetapkan secara final alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027.

"Postur anggaran ini masih dapat mengalami penyesuaian pada komponen dana transfer ke daerah (TKD) mengingat alokasi definitif dari pemerintah pusat seperti DAU, DBH, dan DAK belum ditetapkan secara final," sebut Gubernur.

Menurut Yulius, setelah alokasi TKD ditetapkan pemerintah pusat, struktur RAPBD Sulut 2027 harus kembali disesuaikan dalam proses pembahasan bersama DPRD.

Penyesuaian tersebut, kata dia, akan dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

"Penyesuaian anggaran menurut Gubernur harus dilaksanakan secara transparan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap delapan prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat."

Pemprov Sulut juga memastikan kebijakan belanja dalam APBD 2027 tetap diarahkan pada program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemprov Sulut berkomitmen dan tetap memprioritaskan alokasi belanja yang proporsional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," kata Gubernur menambahkan. *

Sumber: