RAPBD Perubahan Sulut 2026 Naik, Belanja Daerah Tembus Rp3,19 Triliun

Manado - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menyampaikan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulut di Manado, Senin 14 September 2026.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan maupun belanja daerah mengalami perubahan dibandingkan APBD induk 2026. Penyesuaian itu dilakukan sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026.

Yulius menjelaskan, pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.168.777.211.360 mengalami penambahan Rp63.890.597.985.

Dengan penambahan tersebut, pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2026 menjadi Rp3.232.667.809.345.

"Pendapatan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2026 yang semula sebesar Rp3.168.777.211.360 bertambah sebesar Rp63.890.597.985,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.232.667.809.345," kata Gubernur Yulius pada paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2026 di Manado, Senin 14 September 2026.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya Rp3.008.153.879.928, belanja bertambah Rp191.017.979.848,52 sehingga menjadi Rp3.199.171.859.776,52.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp50 miliar naik Rp127.127.381.863,52. Dengan demikian, penerimaan pembiayaan menjadi Rp177.127.381.863,52.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap berada di angka Rp210.623.331.432 dan tidak mengalami perubahan.

Yulius berharap pembahasan rancangan perubahan APBD tersebut dapat dilakukan secara mendalam dan konstruktif bersama DPRD Sulut.

"Saya yakin dan percaya, melalui pembahasan yang mendalam, konstruktif, dan dilandasi semangat kebersamaan, kita akan mampu menyempurnakan rancangan ini menjadi sebuah produk hukum daerah yang aspiratif, realistis, dan berdaya guna bagi kemajuan Sulawesi Utara," ujar Gubernur.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sulut terbuka terhadap berbagai masukan dari DPRD dalam pembahasan tahapan berikutnya.

Menurut Yulius, kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Gubernur pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut atas sinergi yang selama ini terjalin.

"Sinergitas kemitraan yang terjalin dengan baik antara DPRD dan Pemerintah bukan sekadar hubungan formal kenegaraan, melainkan pilar utama pengawal stabilitas pembangunan dan benteng kepercayaan rakyat," ujarnya. *

Sumber: