Gubernur Yulius Targetkan Pendapatan Sulut Rp3,24 Triliun pada 2027

MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Target tersebut disampaikan Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut di Manado, Selasa 14 Juli 2026.

"Belanja daerah sebesar Rp3,03 triliun," kata Gubernur Yulius pada rapat paripurna DPRD Sulut, di Manado, Selasa 14 Juli 2026.

Selain menyampaikan proyeksi anggaran, Pemprov Sulut juga menetapkan sejumlah target indikator makro ekonomi yang ingin dicapai pada 2027. Pertumbuhan ekonomi dipatok berada di kisaran 5,7 hingga 6,7 persen, sementara inflasi ditargetkan terkendali pada level 2,3 hingga 3,7 persen.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 5,82 hingga 6,32 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,68 sampai 5,26 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 77,74.

Dalam pemaparannya, Gubernur menjelaskan KUA-PPAS 2027 menjadi bagian dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut 2025–2029 yang mengusung visi "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."

Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah daerah mengangkat tema pembangunan "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."

Tema itu akan diwujudkan melalui delapan prioritas pembangunan. Fokusnya meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, ketahanan pangan, energi dan air, penguatan keamanan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi penyesuaian dana transfer," ujar Gubernur.

Dalam rancangan anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan prioritas belanja untuk kebutuhan pegawai dan operasional pemerintahan, pemenuhan kewajiban keuangan daerah, pembangunan infrastruktur strategis, perlindungan sosial, layanan kesehatan, pemenuhan mandatory spending, pelayanan dasar, penanggulangan bencana, hingga dukungan terhadap kerukunan umat beragama.

Rapat paripurna DPRD Sulut yang dihadiri Gubernur Yulius juga membahas pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025. Selain itu, agenda rapat mencakup penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular.

Sumber: