Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga Hadapi El Nino, Rapat Koordinasi Diminta Segera Digelar

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026.

Arahan tersebut mencakup langkah-langkah antisipatif di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota guna meminimalkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap sektor pertanian.

"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin 29 Juni 2026.

Menurut Tito, El Nino berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari berkurangnya ketersediaan air hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi, pemerintah pusat telah menghimpun berbagai data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Mendagri juga meminta para gubernur memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota, baik melalui rapat langsung maupun pertemuan virtual, agar seluruh pemerintah daerah memiliki kesiapan yang sama berdasarkan data dan prediksi yang telah disampaikan pemerintah pusat.

Selain itu, Tito mengimbau kepala daerah untuk menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, hingga petugas pemadam kebakaran dalam mengantisipasi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengurangi dampak El Nino di berbagai wilayah.

"Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," ujarnya.

Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah desa juga diminta berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tito menilai keterlibatan kepala desa penting agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini dan segera ditangani apabila muncul titik api.

"Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani," tuturnya. *

 

Sumber: