Nanik S. Deyang Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Ini Jejak Karier dan Kiprahnya di Program MBG

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Pengangkatan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Juni malam.

Sebelum dipercaya memimpin BGN, Nanik Sudaryati Deyang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Sosok yang dikenal dengan nama Nanik S. Deyang itu memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik sebelum terjun ke politik dan pemerintahan.

Lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968, Nanik memulai kariernya sebagai wartawati di Tabloid Bangkit yang berada di bawah naungan kelompok media Kompas Gramedia. Kariernya kemudian berkembang hingga menjadi pemimpin media di Kelompok Media Peluang (KMP).

Pengalaman di dunia pers membuat Nanik dikenal memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat. Namanya semakin dikenal secara nasional saat bergabung dalam tim pendukung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019. Saat itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah pemerintahan Prabowo terbentuk, Nanik dipercaya menjadi Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024–2029. Jabatan tersebut diembannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024.

Kariernya berlanjut ketika Presiden Prabowo melantiknya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada September 2025.

Di lingkungan BGN, Nanik memiliki tanggung jawab pada bidang komunikasi publik serta pengawasan dan investigasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG.

Selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, Nanik dikenal aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) Program MBG berjalan sesuai ketentuan, termasuk menjaga kualitas layanan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Berdasarkan unggahan terbaru di akun Instagram resmi @sidakbgn, Nanik tercatat mengunjungi sejumlah SPPG di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dalam berbagai inspeksi sebelumnya, ia juga menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari standar higienitas dapur yang belum terpenuhi, tata letak yang tidak sesuai pedoman teknis, hingga fasilitas sanitasi yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan pangan.

Atas berbagai temuan tersebut, Nanik mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara atau melakukan suspend terhadap SPPG yang tidak memenuhi SOP Program MBG.

Selain menyoroti aspek teknis dapur, ia juga mendorong penyediaan fasilitas penginapan atau mess yang layak bagi kepala SPPG, pengawas keuangan, serta pengawas gizi. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang menjalankan program harus didukung fasilitas yang memadai agar pelaksanaan program peningkatan gizi nasional tetap terjaga.

Terbaru, pada Minggu (31/5), Nanik mengungkapkan bahwa sebanyak 2.213 SPPG masih berada dalam status penangguhan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG.

Penangguhan tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, mulai dari masukan masyarakat, laporan pejabat daerah, hasil sidak, hingga pemantauan terhadap sejumlah kejadian yang dialami penerima manfaat program.

"Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan," kata Nanik.

Sumber: