DKP Sulut Nilai Industri Perikanan Kuat Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

MANADO-  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Mokoginta menilai kekuatan industri memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Menurutnya, kesejahteraan pekerja menjadi faktor utama yang dapat memperkuat sektor industri, termasuk perikanan.

"Jika pekerja sejahtera maka industri akan kuat. Jika industri kuat maka ekonomi daerah akan tumbuh berkelanjutan," kata Salman di Manado, Kamis 29 April 2026.

Ia menjelaskan, keberhasilan sektor perikanan tidak hanya dinilai dari besarnya produksi maupun nilai ekspor. Aspek keadilan terhadap pekerja juga menjadi indikator penting dalam membangun industri yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Salman, sistem yang dibangun di sektor perikanan harus mampu memberikan manfaat yang merata, terutama bagi para nelayan dan pekerja yang terlibat langsung dalam aktivitas produksi.

Selain itu, DKP Sulawesi Utara juga mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan zonasi penangkapan ikan, khususnya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, 716, dan 717.

"Sebagaimana kita ketahui, meskipun Sulawesi Utara memiliki ketiga wilayah WPP tersebut, namun secara zonasi berada di dua zonasi yang berbeda," katanya menambahkan.

Salman menjelaskan bahwa WPP 716 dan 717 berada dalam Zona 2, sementara WPP 715 masuk ke Zona 3 bersama WPP 718. Perbedaan zonasi tersebut dinilai memunculkan hambatan bagi nelayan di lapangan.

Kondisi ini berdampak pada nelayan yang telah memiliki izin operasi di Zona 2 namun tidak dapat melakukan penangkapan di Zona 3. Padahal, nelayan Sulawesi Utara, khususnya penangkap ikan tuna, umumnya beroperasi lintas wilayah mengikuti pola musim.

Aktivitas penangkapan ikan pada periode Januari hingga Juni lebih banyak dilakukan di kawasan Zona 2. Sementara memasuki Juli hingga Desember, pergerakan nelayan cenderung bergeser ke wilayah Zona 3.

Melihat kondisi tersebut, DKP Sulawesi Utara berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan agar tidak merugikan nelayan.

"Kami berharap ke depan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis pada kondisi riil di lapangan, sehingga tidak merugikan nelayan, namun tetap menjaga prinsip keberlanjutan sumber daya perikanan," harapnya. *

Sumber: