Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tetap Aman Meski Geopolitik Memanas
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), dan didampingi Ketua Panitia Musda Michaela Elsiana Paruntu (kiri), di Manado, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Nancy Tigauw--
MANADO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG subsidi di tengah tekanan krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar," kata Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Sabtu 11 April 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada energi dan pangan. Dalam hal ini, Kementerian ESDM mendapat mandat untuk mempercepat realisasi target tersebut.
Menurut Bahlil, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi, khususnya BBM dan LPG.
"Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai," katanya.
Dari sisi ketersediaan, ia memastikan stok energi nasional masih dalam kondisi aman. Cadangan BBM diperkirakan cukup untuk sekitar 20 hari ke depan, sementara LPG tersedia hingga 10 hari ke depan.
Komitmen pemerintah untuk menjaga harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram tetap stabil disebut sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, kebutuhan BBM dalam negeri masih cukup tinggi, mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari dalam periode 2024 hingga 2026. Konsumsi tersebut didominasi oleh bensin yang mencapai sekitar 100 ribu kiloliter per hari dan solar sekitar 111 ribu kiloliter per hari pada 2026.
Namun, produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga kebutuhan impor masih cukup besar untuk menutup selisih tersebut.
Bahlil mengungkapkan bahwa lebih dari 59 persen kebutuhan BBM nasional saat ini masih dipenuhi dari impor, dengan sebagian besar pasokan berasal dari Singapura dan Malaysia. *
Sumber:
- Share:
