Mendagri Tito Turun Langsung Cek Program 3 Juta Rumah, Dorong Pemda Permudah Perizinan untuk MBR
Mendagri Tito Turun Langsung Cek Program 3 Juta Rumah, Dorong Pemda Permudah Perizinan untuk MBR-Dok Kemendagri-
DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan peninjauan ke sejumlah daerah guna memastikan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berjalan sesuai target. Program ini diketahui menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Tito menegaskan pentingnya program tersebut sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. "Kita tahu bahwa program perumahan ini salah satu program unggulan Bapak Presiden. Ini program prioritas," ujarnya.
Penegasan itu disampaikan Tito usai meninjau langsung proyek perumahan rakyat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Lokasi yang dikunjungi berada di kawasan Rumah Tapak Subsidi Perumahan Grazia Residence 2.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Ketiganya turut berdialog dengan warga penghuni untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Menariknya, salah satu pemilik hunian di kawasan tersebut adalah atlet bulu tangkis nasional Greysia Polii, yang juga ikut berinteraksi dalam pertemuan tersebut.
Tito mengungkapkan bahwa dirinya bersama Menteri PKP telah aktif berkeliling ke berbagai wilayah untuk menyosialisasikan program pembangunan tiga juta rumah. Ia berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda) agar implementasi program berjalan lebih maksimal.
Dari sisi kebijakan, Kemendagri telah mengeluarkan aturan yang memberikan kemudahan bagi MBR, khususnya terkait perizinan. Pemda diminta untuk menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Dulu namanya IMB, Izin Mendirikan Bangunan, namanya PBG sekarang, sama kami sepakat sudah membuat dengan Pak Ara (aturan tentang PBG dan BPHTB bagi MBR) sudah ditandatangan, itu juga kita nolkan juga," ujarnya.
Menurut Tito, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memberikan kemudahan bagi para pengembang. Ia juga menekankan pentingnya peran daerah dalam mendukung program ini melalui penyederhanaan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Lebih jauh, Tito optimistis program perumahan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas di sektor properti dinilai mampu menciptakan efek berantai bagi pelaku usaha serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini namanya terobosan kreatif win-win. Semuanya untung. Saya kira gitu," tuturnya.
Sumber: