Gubernur Yulius Paparkan Empat Pilar Transformasi Ekonomi Sulut di HLM BI

DISWAY.ID - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, memaparkan strategi besar pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan dalam agenda High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Manado, Senin.

Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya langkah terukur dan terfokus agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global.

"Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga," kata Gubernur Yulius pada 'High Level Meeting' (HLM) di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Manado, Senin 24 Februari 2026.

Ia menjelaskan, terdapat empat pilar transformasi yang menjadi fondasi kebijakan ekonomi daerah. Pilar pertama adalah transformasi digital. Program ini mencakup percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, penguatan penggunaan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan.

Pilar kedua menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menginstruksikan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan lebih agresif. Selain itu, percepatan investasi melalui Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri juga didorong, termasuk hilirisasi industri manufaktur guna memperluas lapangan kerja.

Pilar ketiga adalah penguatan akses keuangan inklusif. Langkah ini ditempuh melalui perluasan pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Di saat yang sama, literasi keuangan digital juga terus diperkuat.

Sementara pilar keempat menyasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah daerah berupaya mengembangkan industri halal serta mengintegrasikan ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.

Gubernur menekankan, keberhasilan agenda transformasi tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama.

Ia menyebut kolaborasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat harus terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi semakin kokoh.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, lanjutnya, berkomitmen menciptakan iklim ekonomi yang kondusif melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah demi mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital Daerah (TP2ED), TPAKD, serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Seluruh pihak menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga di tengah tantangan global.

Berdasarkan data tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian utama. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Sulut tercatat 1,23 persen.

Gubernur juga mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras (0,49 persen) dan Perguruan Tinggi (0,25 persen) sebagai kontributor terbesar. Ke depan, penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi akan menjadi fokus pengendalian inflasi di daerah tersebut. *

 

Sumber: