Harga Pangan di Sangihe Masih Mahal, BI Dorong TPID Perkuat Kendali Inflasi

DISWAY.ID - Kondisi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi perhatian serius. Bank Indonesia menilai peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sangat krusial untuk menekan disparitas harga yang terjadi di wilayah kepulauan tersebut.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menegaskan bahwa pengendalian harga menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama mengingat posisi geografis Sangihe yang berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, perbedaan harga kebutuhan pokok di Sangihe dengan daerah lain di Sulut masih cukup mencolok.

"Harus diakui harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Manado," kata Joko saat menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID di Sangihe, Jumat.

Ia menjelaskan, meski Sangihe bukan daerah dengan indeks harga konsumen (IHK), pemantauan harga komoditas tetap dapat dijadikan acuan untuk membaca tekanan inflasi di daerah tersebut. Dari hasil pantauan BI, harga sejumlah komoditas di Sangihe memang cenderung berada di atas harga di Kota Manado.

Kondisi itu, lanjut Joko, tidak terlepas dari karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan biaya distribusi tambahan, baik melalui jalur laut maupun udara. Faktor transportasi inilah yang turut memberi tekanan pada harga di tingkat konsumen.

Selain itu, BI juga menyoroti pergerakan harga beberapa komoditas strategis. Cabai rawit dan bawang merah dinilai memiliki fluktuasi yang cukup tinggi karena masih bergantung pada pasokan dari luar daerah dan dinamika pasar.

Ia menambahkan, menjelang akhir tahun, kedua komoditas tersebut kerap mengalami kenaikan harga. Situasi ini mencerminkan adanya penurunan pasokan musiman atau meningkatnya permintaan yang kemudian berdampak pada lonjakan harga.

Di sisi lain, tidak semua komoditas menunjukkan gejolak serupa. Harga daging ayam ras dan telur relatif lebih stabil, yang menandakan pasokan yang cukup serta pengendalian harga yang berjalan dengan baik.

"Tingkat inflasi yang terkendali ini menjadi modal penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dibebankan pada satu lembaga saja. Ia menilai kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya berharap HLM TPID mampu merumuskan langkah strategis, yang mampu menjawab tantangan geografis wilayah Sangihe ini," kata Bupati yang juga didampingi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari.

 

Bupati juga menekankan pentingnya inovasi yang berkelanjutan dalam pengendalian inflasi, dengan kebijakan yang berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat Sangihe. *

Sumber: